Setiap Desa di Kabupaten Cilacap Berpotensi Korupsi

Perangkat Desa
Setiap Perangkat dan Kepala Desa di Kabupaten Cilacap Berpotensi Korupsi (foto : pri)

Terkini.id, Cilacap – Setiap desa dari 269 desa di kabupaten Cilacap memiliki potensi yang sama untuk melakukan tindak pidana korupsi jika tidak dilakukan kontrol yang baik oleh masyarakat.

Paling tidak, ada beberapa hal yang menjadikan indikator korupsi bisa terjadi, dari mulai mahalnya cost saat pencalonan kepala desa sampai permainan oknum tertentu diluar sepengetahuan perangkat desa yang lain.

Dalam data terdapat 473 kepala desa se-Indonesia tersandung masalah hukum akibat penyalahgunaan dana desa dalam kurun waktu 2015-2019, dan 192 kasus di antaranya tengah dalam proses persidangan di pengadilan.

“Sementara sisanya masih ditangani oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan,” kata Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Suhajar Diantoro, yang disampaikan kepada insan Pers pada Kamis, 9 April 2020.

Suhajar tidak menampik, jika setiap tahapan pengelolaan dana desa berpotensi terjadi penyimpangan baik prosedural atau yang lainnya. Maka dari itu, dia mengimbau ke depan seluruh kepala desa dapat semakin tertib aturan ketika mengelola dana pusat tersebut.

Pihaknya juga mengharapkan semua stakeholder terkait bersinergi mendampingi Kepala Desa, karena orang-orang tersebut berasal dari masyarakat biasa dengan latar belakang yang berbeda, sehingga sangat minim pengalaman dalam tata kelola keuangan negara, apalagi mengelola Dana Desa dalam jumlah yang besar.

“Berbeda dengan Lurah atau Camat yang notabenennya adalah PNS. Mereka sudah dapat ilmu itu di sekolah dan segala macamnya,” tutur Suhajar.

Diharapkan juga, Jaksa maupun polisi di tingkat daerah agar lebih selektif menindaklanjuti kasus Dana Desa.

“Kalau memang ada indikasi penyalahgunaan dana desa, baru ditangkap,” ujarnya.

Tapi kalau masih kesalahan administrasi, kata dia, sebaiknya dibina dahulu, jangan langsung digenjot, apalagi sampai dipanggil ke kantor jaksa atau polisi.

Penegasan itu, lanjutnya, juga disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada pihak Kejagung untuk kemudian diteruskan ke daerah-daerah.

“Kalau ada yang melakukan kesalahan administratif dan tidak begitu fatal agar dapat dibina dahulu, bila tidak bisa di bina boleh langsung ditangkap”. Ujar Suhajar mengutip kalimat dari Mendagri, Tito Karnavian.

Dengan musibah Covid-19 ini pun. Pemerintah Propinsi Jateng dan Pemkab kabupaten Cilacap akan mengucurkan lagi dananya ke desa – desa sebagai bantuan stimulus . Maka dari itu, pengawasan atau kontrol masyarakat bukannya malah kendor tapi tetap harus kuat kepada Pemerintah Desa.

Konten Bersponsor

Berita lainnya

Cilacap Terkini Bersama JIPC Akan Luncurkan Polling Pilkada Cilacap

Namanya Di Catut Oleh FUI, PMII Cilacap Datangi Polres Cilacap

‘Tekani Tukoni’ Menjadi Satu Cara Wakil Bupati Cilacap Memberdayakan UMKM

Pospera Salurkan Bantuan Paket Sembako, 35 Ribu Warga Menjadi Target

Indahnya Berbagi Bersama Ulinnuha, Juara AKSI Indosiar

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar